JATIMTIMES – Kabupaten Jember ternyata menjadi salah satu daerah penyebaran HIV AIDS tertinggi di Jawa Timur. Jember menduduki peringkat ketiga di bawah Surabaya dan Sidoarjo, bahkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, yang dirilis awal tahun lalu, jumlah penderita AIDS di Jember mengalami peningkatan mencapai 229 kasus baru.
PLT Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Ahmad Helmi Luqman, ditemui media ini tidak memungkiri jika peningkatan jumlah penderita HIV AIDS di Jember ada peningkatan sekitar 229 kasus, namun adanya tambahan kasus ini, menurut pria yang juga kepala Dinas Sosial Pemkab Jember, menunjukkan adanya deteksi penderita HIV AIDS yang ada di Jember.
Baca Juga : 23 Wilayah di Jatim Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem hingga 5 November, Warga Diminta Waspada
“Memang ada peningkatan jumlah penderitanya, dan adanya jumlah penderita ini, berarti upaya pencegahan dan deteksi sejak dini bisa dilakukan, dengan adanya temuan ini, kami dari Dinas Kesehatan langsung melakukan pendampingan terhadap pasien agar segera melakukan pengobatan dan terapi, dan akan selalu kami lakukan pengawasan, agar tidak menyebar ke yang lain,” ujar Helmi.
Saat disinggung apakah merebakanya peredaran HIV AIDS di Jember berhubungan dengan adanya lokalisasi ilegal yang ada di Jember, salah satunya adalah eks lokalisasi Besini yang sudah ditutup oleh pemerintah di era Bupati MZA. Djalal, Helmi enggan memberikan penjelasan secara rinci.
“Terkait lokalisasi ilegal, itu bukan ranah Dinkes, namun kami tetap melakukan pemantauan dan juga pengobatan secara rutin terhadap keberadaan penghuni di eks lokalisasi, selain itu, kami juga terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang sulit dideteksi tersebut,” jelasnya.
Untuk melakukan pencegahan penyebaran HIV AIDS di Jember, pihaknya juga menggandeng sejumlah komunitas, termasuk komunitas orang dengan HIV/AIDS (ODHA) . Tujuannya, mendorong warga yang merasa berisiko untuk memeriksakan diri. “Kami berharap keluarga maupun yang bersangkutan mau terbuka sehingga pengobatan bisa segera dilakukan,” lanjut Helmi.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Indi Naidha, menambahkan, sebagian besar kasus HIV di Jember berasal dari warga yang pernah bekerja di luar daerah. Karena itu, dia meminta pemerintah desa dan kelurahan melakukan pemantauan dan pemeriksaan rutin pada warga terutama yang baru pulang dari rantau. “Penting juga dilakukan sosialisasi mengenai hubungan yang sah serta penggunaan alat kontrasepsi yang benar,” katanya.
Baca Juga : Trans-Jatim Siap Masuk Kota Malang, Dewan Dorong Rute yang Ramah Angkot
Indi juga menekankan pentingnya peran puskesmas dan pemerintah desa untuk lebih proaktif melakukan pemeriksaan masif. “Kami sudah menyosialisasikan ke puskesmas-puskesmas agar serius menekan angka HIV, sekaligus memastikan pasien HIV mendapat perlakuan sama seperti pasien lainnya agar mental dan psikologinya tetap terjaga,” ujarnya.
Politikus PDIP itu menilai tingginya angka kasus baru HIV tidak selalu berarti kabar buruk. Menurutnya, angka tersebut justru mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam melakukan pencatatan dan deteksi dini. “Semua daerah punya kasus HIV, hanya saja tidak semua memiliki pencatatan yang masif. Karena itu, angka yang terlapor sering kali lebih kecil dari kondisi sebenarnya,” pungkasnya. (*)
