JATIMTIMES - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sumail Abdullah, menegaskan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila di tengah kondisi bangsa yang saat ini dihadapkan pada tantangan global, polarisasi sosial, dan derasnya arus informasi digital.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Partisipasi Bermakna Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) Tahun 2025 yang digelar di Situbondo, Jawa Timur, Kamis (16/10/2025).
Baca Juga : Komitmen Promosi Wisata Berjalan, Disparbud Jember Raih Juara 3 East Java Tourism Marketing Award 2025
Acara ini dihadiri berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, pemuda, akademisi, pelajar, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan yang antusias mengikuti jalannya kegiatan. Forum ini menjadi sarana penting untuk menyerap masukan masyarakat terkait penyusunan RUU BPIP yang sedang dibahas di DPR RI.
Dalam sambutannya, Sumail menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan sumber nilai moral dan arah kebijakan nasional. Menurutnya, penguatan BPIP melalui undang-undang merupakan langkah strategis untuk memastikan ideologi Pancasila benar-benar menjadi pedoman hidup bangsa di tengah tantangan modernisasi, konflik sosial, dan penetrasi budaya asing yang semakin kuat.
“Sekarang kita hidup di era digital yang serba cepat. Banyak informasi berseliweran, termasuk yang bisa memecah belah persatuan. Karena itu, pembinaan ideologi Pancasila harus dilakukan lebih intensif dan relevan dengan zaman,” ujar Sumail.
Ia menilai, munculnya fenomena intoleransi, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks di media sosial menjadi ancaman nyata terhadap nilai-nilai kebangsaan. Oleh sebab itu, RUU BPIP diharapkan mampu memperkuat peran lembaga ini dalam melakukan pendidikan ideologi secara lebih luas, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Kita tidak bisa lagi membina ideologi hanya lewat ceramah dan pendidikan formal. Anak-anak muda hari ini hidup di dunia digital, maka BPIP harus hadir di ruang itu. Konten-konten kebangsaan harus bersaing dengan narasi-narasi destruktif di media sosial,” tegas politisi asal Jawa Timur itu.
Sumail juga menyoroti kondisi sosial politik nasional yang belakangan menunjukkan kecenderungan polarisasi. Perbedaan pandangan sering kali berujung pada perpecahan, bahkan permusuhan di dunia maya. Ia menegaskan, Pancasila adalah alat pemersatu yang harus terus dijaga di atas segala kepentingan politik dan golongan.
“RUU BPIP ini bukan sekadar mengatur kelembagaan, tapi bagaimana kita membangun sistem yang mampu menanamkan nilai kebangsaan ke seluruh lini masyarakat. Kita ingin anak muda mencintai Pancasila bukan karena diwajibkan, tapi karena mereka memahami maknanya,” imbuhnya.
Baca Juga : Masih Dibuka! Pendaftaran KIP Kuliah PTS 2025 hingga 31 Oktober, Cek Syarat dan Besar Bantuan di Sini!
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta memberikan masukan agar BPIP di masa depan lebih aktif menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas digital. Mereka berharap agar pembinaan ideologi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga hadir melalui pendekatan kreatif seperti kampanye digital, film pendek, dan kegiatan sosial yang melibatkan generasi muda.
Sumail menyambut baik berbagai masukan tersebut dan berjanji akan menyampaikannya dalam pembahasan di DPR RI. Ia menegaskan, proses legislasi RUU BPIP akan terus mengedepankan asas partisipatif dan transparan. “Kita ingin undang-undang ini lahir dari aspirasi rakyat, bukan hanya dari meja birokrasi. Ideologi bangsa harus tumbuh dari bawah, dari rakyat sendiri,” katanya.
Menutup kegiatan, Sumail menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Situbondo yang tetap menunjukkan semangat kebangsaan di tengah arus perubahan zaman. “Kegiatan seperti ini sangat penting. Di tengah derasnya arus globalisasi dan polarisasi sosial, semangat gotong royong dan persatuan harus terus dijaga. Dan itu hanya bisa dilakukan jika Pancasila benar-benar menjadi napas kehidupan berbangsa,” pungkasnya.
Melalui kegiatan partisipasi bermakna RUU BPIP 2025 ini, diharapkan lahir kesadaran baru bahwa penguatan ideologi Pancasila bukan sekadar urusan formal negara, tetapi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan dan jati diri bangsa.
