JATIMTIMES - Rencana operasional Trans Jatim Koridor 2 kembali memicu penolakan dari kalangan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Malang. Mereka khawatir kehadiran layanan transportasi massal milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu akan semakin menggerus pendapatan sopir hingga mengancam keberlangsungan angkutan kota.
Penolakan tersebut disampaikan perwakilan sopir angkot saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Malang, Kamis (16/7/2026). Salah satunya datang dari Sonny Junaidi, sopir angkot jalur AG.
Baca Juga : Golkar DPRD Jatim Bongkar Kredit Macet UMKM, Realisasi Pengelolaan Dana Bergulir Cuma 14 Persen
"Kami keberatan dengan adanya Koridor 2 Trans Jatim. Intinya kami menolak. Karena nanti sangat mengurangi pendapatan kami," tegas Sonny di Kantor DPRD Kota Malang.
Kesempatan audiensi itu pun sempat berlangsung panas. Debat terjadi saat para pengemudi angkot bersikukuh menolak adanya Transjatim koridor 2, terlebih saat Dinas Perhubungan (Dishub) mengaku tak dapat berbuat banyak dengan alasan Transjatim merupakan program pemerintah pusat.
Menurutnya, dampak operasional Trans Jatim sudah mulai dirasakan sejak koridor sebelumnya beroperasi. Ia menilai keberadaan layanan tersebut mengurangi sistem transit angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penumpang angkot.
"Sudah berdampak, sangat besar. Kalau Koridor 2 jalan, dampaknya bisa sampai 50 persen. Kalau digabung dengan Koridor 1 bisa 100 persen. Solusinya ya Trans Jatim jangan keluar dulu," ujarnya.
Selain persoalan pendapatan, Sonny juga menyinggung adanya dugaan komunikasi yang tidak melibatkan seluruh paguyuban sopir angkot dalam pembahasan rencana operasional Trans Jatim Koridor 2.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin mengatakan pihaknya menerima langsung keluhan dari sejumlah paguyuban angkutan kota yang menyatakan keberatan atas rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor 2.
"Hari ini kami menerima aspirasi dari paguyuban sopir angkot. Mereka menyampaikan keberatan atas rencana operasional Trans Jatim Koridor 2. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik kebijakan," kata Anas.
Anas menegaskan DPRD tidak menolak program Trans Jatim. Namun, ia meminta Pemprov Jatim memastikan seluruh paguyuban angkutan dilibatkan dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan.
Baca Juga : PAN DPRD Jatim Soroti Macetnya Pembangunan SDM, Rata-rata Tidak Lulus SMP
"Pesan kami jangan sampai ada paguyuban yang tertinggal. Semua harus diajak komunikasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi," ujarnya.
Selain itu, DPRD juga meminta penjelasan menyeluruh mengenai skema operasional Trans Jatim Koridor 2, terutama terkait integrasi dengan transportasi lokal.
"Kami ingin mengetahui skema utuhnya, termasuk bagaimana integrasinya dengan angkutan lokal. Trans Jatim seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola transportasi lokal agar bisa terintegrasi dan bersinergi, bukan justru mematikan angkutan yang sudah ada," katanya.
Menurut Anas, keberatan utama yang disampaikan para sopir adalah kekhawatiran bahwa kehadiran Trans Jatim Koridor 2 akan semakin menurunkan jumlah penumpang angkutan kota yang saat ini kondisinya sudah terpuruk.
"Mereka khawatir kemunculan Trans Jatim Koridor 2 akan semakin mematikan transportasi lokal, terutama angkutan kota dan moda transportasi lainnya," pungkasnya.
