JATIMTIMES – Tren pengajuan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memicu perhatian serius dari pihak legislatif.
Kasus keretakan rumah tangga yang mayoritas didominasi oleh abdi negara dari sektor pendidikan dan kesehatan tersebut dinilai bukan lagi sekadar wilayah domestik, melainkan sudah menjadi indikator krusial yang dapat mengancam kualitas pelayanan publik.
Baca Juga : Soroti Galian Dekat Makam Raja, Harisandi DPRD Jatim Tagih Ketegasan Dinas ESDM
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menilai persoalan rumah tangga yang dialami ASN tidak bisa dianggap sebagai urusan pribadi semata karena berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik. Tekanan dalam kehidupan keluarga dikhawatirkan dapat berdampak langsung pada konsentrasi, produktivitas, hingga profesionalitas ASN saat melayani masyarakat.
"Persoalan keluarga tentu bisa memengaruhi psikologis seseorang. Kalau tidak segera ditangani, kami khawatir akan berdampak terhadap kinerja ASN dan pada akhirnya berpengaruh pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat," ujar Sri Wahyuni saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026).
Kendati demikian, politisi Partai Demokrat ini memberikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah nyata tersebut diwujudkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur yang berkolaborasi dengan DP3AK melalui peluncuran aplikasi Pelita ASN (Pendamping Keluarga Terintegrasi ASN).
Menurut Sri Wahyuni, pendekatan preventif melalui layanan konseling dan pendampingan psikologis dini merupakan langkah yang tepat. Hal ini karena persoalan rumah tangga yang pelik tidak akan cukup jika hanya diselesaikan melalui proses administrasi semata.
"Program seperti Pelita ASN patut diapresiasi. Pendampingan psikologis dan konsultasi keluarga sangat dibutuhkan agar persoalan bisa diselesaikan lebih awal sehingga tidak berujung pada perceraian maupun menurunnya kinerja ASN," tuturnya.
Di sisi lain, Kepala BKD Jawa Timur, Indah Wahyuni, membenarkan bahwa angka perceraian di tubuh Pemprov Jatim masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diintervensi. Melalui wadah Pelita ASN, para pegawai kini difasilitasi ruang konsultasi privat bersama psikolog klinis yang disiapkan khusus untuk mengurai masalah pribadi, keharmonisan rumah tangga, hingga problem pola asuh anak seperti kecanduan game online dan paparan pornografi.
"Kasus seperti itu tentu ada. Karena itu kami berupaya agar persoalan tersebut bisa dicegah sejak dini melalui Pelita ASN," urai kepala badan yang akrab disapa Yuyun tersebut.
Baca Juga : Kunjungan Wisman ke Jatim Naik Mei 2026, Turis Tiongkok Masih Mendominasi
Menariknya, BKD Jatim juga memetakan bahwa keretakan rumah tangga para ASN tidak berdiri sendiri, melainkan kerap berkelindan dengan tekanan ekonomi baru, salah satunya fenomena jeratan pinjaman online (pinjol). Guna memitigasi risiko finansial yang merusak fokus kerja tersebut, BKD turut menggandeng Bank Jatim untuk menghadirkan fitur konsultasi dan edukasi perencanaan keuangan melalui aplikasi Rumah ASN.
Yuyun menegaskan bahwa stabilitas mental dan finansial seorang aparatur merupakan modal utama bagi terciptanya iklim kerja yang sehat. Oleh karena itu, program jaring pengaman keluarga ini akan terus dievaluasi secara berkala guna memperkuat ketahanan domestik para ASN Jatim.
"Kalau ASN memiliki banyak persoalan, tentu akan memengaruhi kinerjanya. Harapan kami, dengan Pelita ASN mereka bisa bekerja lebih tenang dan lebih produktif," pungkasnya.
