JATIMTIMES - Ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya (ABS) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (17/6/2026). Aksi tersebut berfokus pada kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, demokrasi, lingkungan hidup, hingga hak asasi manusia.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga : BEM Psikologi UNJ Klarifikasi Namanya Dicatut BEM Bersatu: Yang Bersangkutan Alumni
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus-menerus mengalami kemunduran,” ujar Nasrawi, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan bahwa demonstrasi ini menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat serta menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, dan berkeadilan sosial.
Nasrawi juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi.
“Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk hasutan yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa,” tegasnya.
7 Tuntutan Aliansi BEM Surabaya
Dalam demonstrasi tersebut, ABS menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
2. Mendesak pemerintah mengambil langkah konkret menyelamatkan nilai tukar rupiah sekaligus mengevaluasi dan mencopot pejabat atau menteri yang dinilai gagal mengelola negara.
3. Meminta DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi, menolak bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat, serta menuntut pencabutan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.
4. Menolak eksploitasi lingkungan yang dikaitkan dengan Proyek Strategi Nasional (PSN), termasuk proyek SWL Surabaya, serta mendesak negara melindungi hak tanah adat masyarakat Papua.
5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah memulihkan kerusakan ekosistem akibat eksploitasi yang dinilai merugikan komoditas lokal dan mata pencaharian petani.
6. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk sistem mitigasi dan penyaluran bantuan agar lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.
7. Mengecam segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
BEM Unair Ikut Turun ke Jalan dengan 16 Tuntutan
Selain Aliansi BEM Surabaya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM Unair) bersama aliansi mahasiswanya juga menggelar aksi di titik yang sama.
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, menyebut aksi tersebut merupakan inisiatif mahasiswa untuk mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program nasional yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara.
Ia mengungkapkan pihaknya telah menyusun 16 tuntutan, dengan dua isu utama yakni penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pencabutan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.
Secara lengkap, 16 tuntutan BEM Unair meliputi:
• Menuntut penegakan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
Baca Juga : Gempa Palu M 6,7 Jadi Alarm Baru, Daryono: Ancaman Tak Hanya dari Sesar Palu-Koro
• Menolak militerisme dan meminta militer dikembalikan pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
• Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi.
• Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Mengusut dugaan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian ESDM.
• Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat dan memulihkan ekosistem yang terdampak.
• Menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
• Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
• Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
• Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengedepankan kompetensi moneter dalam struktur kepemimpinannya.
• Menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
• Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan.
• Memeratakan akses pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
• Menghentikan praktik eksploitasi buruh dan segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
• Menjamin kebebasan pers dengan menghentikan segala bentuk represivitas terhadap insan media.
Demo mahasiswa di Surabaya merupakan bagian dari rangkaian aksi yang berlangsung di sejumlah kota di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, aksi serupa digelar di Jakarta, Bandung, Solo, Medan, hingga Makassar.
Meski berlangsung di daerah berbeda, tuntutan yang disampaikan secara umum memiliki benang merah yang sama, yakni mendesak perbaikan tata kelola pemerintahan, memperkuat pemberantasan korupsi, mengevaluasi sejumlah program nasional, menjaga demokrasi dan supremasi sipil, serta menyuarakan kepentingan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
