JATIMTIMES – Anggapan bahwa sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan jalur cepat terserap di dunia kerja kini dihadapkan pada realitas paradoks yang cukup pelik. Dengan jargon 'Siap Kerja' yang kerap digaungkan, masa depan lulusan SMK masih harus menghadapi tantangan.
Di satu sisi, institusi vokasi terus melahirkan ratusan ribu lulusan setiap tahun. Namun di sisi lain, sumbangsih angka pengangguran dari sektor ini secara nasional masih tercatat mendominasi bursa pencari kerja.
Baca Juga : Megawati Pimpin Ziarah Kebangsaan Haul Bung Karno ke-56, Doakan Indonesia Berdikari dan Sejahtera
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), dr Benjamin Kristianto, membedah persoalan ini dalam Podcast NGODE (Ngobrol Bareng Dewan), yang tayang pada Senin (15/6/2026) pagi, di kanal JTNTV milik JatimTIMES.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, secara nasional, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK memang menjadi yang tertinggi di angka 7,74 persen. Namun, untuk wilayah Jatim, kondisinya jauh lebih terkendali dengan angka 5,73 persen, menempati posisi ketiga di bawah lulusan perguruan tinggi (6,04 persen) dan SMA.
Kendati angka Jatim lebih rendah dari nasional, politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim II Sidoarjo ini menegaskan bahwa hal tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan dari hulu ke hilir.
Benjamin menilai salah satu faktor utama tingginya angka pengangguran vokasi adalah adanya jarak (gap) yang lebar antara kurikulum sekolah dengan kecepatan dinamika industri. Banyak sekolah dinilai lambat dalam memperbarui sarana praktik, seperti masih bertumpu pada materi otomotif konvensional di saat industri luar sudah beralih ke era kendaraan listrik.
Selain itu, ia memberikan catatan kritis agar sekolah tidak sekadar menjadi "pabrik ijazah" yang hanya mengejar kuantitas kelulusan tanpa memberikan jaminan kelanjutan nasib kerja bagi para siswanya.
Dari sisi pembiayaan daerah, Benjamin yang juga aktif di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim memastikan bahwa alokasi dana perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan telah dikunci minimal sebesar 20 persen dari postur APBD Jatim.
Namun, dirinya menyayangkan jika serapan anggaran yang tinggi tidak berbanding lurus dengan efektivitas di lapangan akibat adanya budaya copy-paste (copas) program kerja oleh pihak eksekutif atau organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kalian jangan copas saja dari tahun lalu ke tahun ini. Kalau itu hanya copas, pindahin ganti tahun jebret, jangan begitu. Okelah kalau misalnya ada copas pelatihan, tapi apa jangan sama terus pelatihannya," ungkapnya.
"Kalau itu pelatihannya hanya tema yang sama, akibatnya ya anggaran terserap, pasti terserap dong orang ada kok pelatihannya gitu kan, ada bukti fotonya kegiatannya, terserap. Tapi terserapnya tidak efektif, tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan atau keadaan sekarang," lanjutnya.
Menurut legislator Fraksi Gerindra ini, laporan penyerapan anggaran tahunan menjadi tidak esensial jika bentuk kegiatan pelatihan yang dijalankan hanya mengulang-ulang materi usang tahun sebelumnya tanpa menyentuh kebutuhan rill bursa industri saat ini.
Guna memutus mata rantai pengangguran ini, Benjamin mendorong kepala sekolah untuk berani mengambil langkah ekstrem, yakni menutup jurusan lama yang minim serapan kerja dan menggantinya dengan bidang baru yang prospektif.
Baca Juga : Harga BBM Naik, Pemkab Malang Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Perangkat Daerah Hingga 50 Persen
"Cari 10 peluang kerja terbesar, 10 terbesar itu yang kalian fokuskan di sekolah. Kalau perlu ganti kurikulumnya lebih ekstrem gitu," tegas legislator yang juga praktisi bidang kesehatan tersebut.
Selain membenahi internal kurikulum, Komisi E DPRD Jatim juga menggaungkan visi jangka panjang berupa pemerataan akses pendidikan melalui konsep "Satu Kecamatan, Minimal Satu SMA dan Satu SMK Negeri".
Gagasan ini diadopsi dari keberhasilan program pemenuhan satu puskesmas per kecamatan yang ia ikut perjuangkan sejak tahun 1994 silam. Hal ini krusial guna menekan kendala biaya transportasi bagi anak-anak dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah.
Terkait intervensi dewan, Benjamin juga mewanti-wanti pihak sekolah agar tidak melulu berfokus pada pengajuan anggaran infrastruktur fisik jika tidak ditunjang oleh program pengembangan keahlian yang jelas.
"Jangan terfokus sama fisik ya, kecuali kalau sudah mau roboh. Kalau roboh kan perlu ya, nanti kalau tidak diperbaiki jadi masalah lagi. Tapi jangan fokus fisik, kita fokus program apa, alat apa yang mesti dibeli untuk mendukung program ini," paparnya.
Diketahui Podcast NGODE (Ngobrol Bareng Dewan) adalah program talkshow resmi dari DPRD Jatim yang membahas isu-isu strategis, kebijakan daerah, serta solusi permasalahan masyarakat bersama para anggota dewan. Podcast ini dapat disaksikan di kanal YouTube JTNTV milik JatimTIMES melalui tautan berikut: https://youtu.be/yIFB2GxXc8g?si=2uWgNFtWOtcqWlKT
