JATIMTIMES – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengungkap adanya ketimpangan serius dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Golkar menyoroti besarnya beban biaya operasional perusahaan yang tidak sebanding dengan produktivitas serta kontribusi riil terhadap pendapatan daerah.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Freddy Poernomo, menegaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pansus BUMD, ditemukan jurang pemisah yang lebar antara angka-angka dalam laporan administratif dengan kenyataan di lapangan. Ia menyebut kondisi ini sebagai persoalan mendasar yang mencerminkan ketidakefisienan manajerial.
Baca Juga : Fraksi Gerindra DPRD Jatim Kritik KPI BUMD yang Hanya Formalitas Administratif
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus BUMD di Gedung DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).
"Fakta-fakta yang diungkap Pansus menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara laporan kinerja di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan, antara besarnya penyertaan modal dengan kecilnya kontribusi terhadap PAD, antara potensi aset dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan," ujarnya.
"Bahkan antara besarnya biaya operasional—termasuk gaji organ perusahaan—dibandingkan dengan produktivitasnya, serta kualitas SDM perusahaan yang seharusnya merupakan profesional kompeten dan bukan sekadar karyawan biasa, hingga adanya fokus bisnis BUMD yang masih mengalami tumpang-tindih antara satu dengan lainnya," lanjut Freddy Poernomo.
Fraksi Golkar mengkritisi efektivitas penyertaan modal APBD yang selama ini dikucurkan kepada BUMD. Dari laporan yang diterima, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp480,011 miliar, namun jumlah tersebut masih didominasi secara mayoritas oleh satu entitas saja.
Kondisi ini memicu kritik tajam mengenai kelayakan BUMD lainnya yang dinilai hanya menjadi beban belanja daerah tanpa timbal balik yang sepadan. Golkar menegaskan bahwa jika sebuah badan usaha tidak mampu memberikan manfaat ekonomi sesuai tujuan pendiriannya, maka keberadaannya perlu ditinjau ulang secara radikal.
Golkar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berhenti melakukan "pembiaran" terhadap kinerja BUMD yang dinilai minimalis. Sebagai langkah tegas, Fraksi Golkar memberikan mandat kepada Gubernur Jawa Timur selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk menyelesaikan seluruh persoalan tata kelola ini paling lambat akhir tahun 2026.
"Apabila BUMD tidak memberikan manfaat sesuai tujuan berdirinya, dan bahkan menjadi beban berlanjut pada belanja APBD, maka BUMD tersebut layak ditinjau dan disolusi agar lebih produktif," tegas Freddy.
Pihaknya memastikan akan melakukan pengawasan ketat melalui Komisi C secara berkala guna memastikan rekomendasi Pansus dijalankan secara serius demi menjaga aset daerah dan kepentingan masyarakat Jatim.
