JATIMTIMES – Memastikan kelancaran program penguatan ekonomi kerakyatan, Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli) Pangdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto, melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kodim 0812/Lamongan, Rabu (11/02/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan progres pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berlokasi di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Kota Lamongan.
Baca Juga : Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemkab Magetan Beber 7 Prioritas Pembangunan
Kedatangan jenderal bintang satu tersebut disambut oleh Kasdim 0812/Lamongan, Mayor Arh Moh. Ngateno, mewakili Dandim 0812/Lamongan dengan di dampingi Pasi Ter Kodim 0812 Lamongan dan Danramil 0812/01 Kota.
Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan infrastruktur ekonomi desa.
"KDKMP ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kemandirian pangan dan ekonomi warga. Kami ingin memastikan pembangunannya berjalan sesuai spesifikasi dan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Sukorejo," ujar Kapok Sahli di sela-sela pengecekan lokasi.
Kasdim 0812/Lamongan, Mayor Arh Moh. Ngateno, menegaskan bahwa pihak Kodim akan terus melakukan pengawalan dan pendampingan intensif terhadap proyek ini. Hal ini merupakan wujud nyata bakti TNI dalam mendukung program pemerintah di tingkat daerah.
Baca Juga : Sempat Terkendala Pembebasan Lahan, DPUBM Proyeksikan Jalan Gondanglegi-Balekambang Selesai Akhir 2026
"Sesuai arahan pimpinan, kami di kewilayahan berkomitmen penuh untuk memonitor setiap tahapan pembangunan KDKMP ini. Kami berharap fasilitas ini nantinya menjadi motor penggerak ekonomi bagi petani dan warga lokal," ungkap Mayor Arh Moh. Ngateno.
Selama di lokasi, rombongan melakukan pengecekan beberapa poin penting antara lain kualitas material dengan memastikan bahan bangunan sesuai standar keamanan dan ketahanan,estimasi waktu yakni sinkronisasi jadwal penyelesaian proyek agar tidak terjadi keterlambatan dan tata ruang dengan peninjauan fungsi gedung yang diproyeksikan sebagai pusat distribusi pangan dan koordinasi koperasi.
