JATIMTIMES - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Malang memang menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2025, TPT turun dari 6,1 persen menjadi 5,69 persen. Namun di balik penurunan tersebut, jumlah penganggur di Kota Malang masih tergolong besar, yakni sekitar 25–26 ribu orang usia produktif.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebut capaian itu patut disyukuri, meski pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Baca Juga : Batoro Katong dan Babad Alas Pacitan: Jejak Islamisasi di Selatan Jawa
“Alhamdulillah TPT kita turun cukup signifikan. Dari 6,1 persen menjadi 5,69 persen. Tetapi memang masih ada sekitar 25–26 ribu pengangguran yang menjadi PR kami,” ujar Arif.
Ia menjelaskan, total angkatan kerja di Kota Malang saat ini mencapai lebih dari 400 ribu orang. Dengan basis tersebut, setiap penurunan satu digit persentase tetap merepresentasikan ribuan warga yang belum terserap dunia kerja.
“Kalau sebelumnya di angka 6,1 persen itu sekitar 30 ribuan orang. Sekarang turun, tapi tetap masih puluhan ribu,” jelasnya.
Menurut Arif, penghitungan TPT difokuskan pada kelompok usia produktif, yakni 17 hingga sekitar 50 tahun. Kelompok inilah yang menjadi sasaran utama program penurunan pengangguran di Kota Malang.
Untuk tahun 2026, Pemkot Malang menargetkan tren penurunan TPT terus berlanjut. Meski belum menetapkan angka pasti, Disnaker-PMPTSP berharap TPT bisa ditekan hingga kisaran 5,4 persen.
“Kalau langsung 5 persen mungkin terlalu ekstrem. Harapan kami di angka 5,4 persen,” katanya.
Salah satu faktor yang dinilai berkontribusi besar terhadap penurunan TPT pada 2025 adalah pelaksanaan job fair. Arif menegaskan, kegiatan tersebut terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.
“Penyerapan tenaga kerja dari job fair kemarin luar biasa. Karena itu kami dorong agar job fair tetap dilaksanakan dan tidak dihilangkan,” tegasnya.
Baca Juga : Mulai 1 Februari, Harga Pertamax Resmi Turun! Berikut Daftar Harganya
Ia memastikan, job fair tetap masuk dalam program kerja Disnaker-PMPTSP pada 2026 setelah mendapat persetujuan dalam pembahasan anggaran bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD.
Selain itu, Arif juga menyinggung soal pekerja informal yang kerap tercatat sebagai penganggur dalam data statistik, meski pada praktiknya tetap bekerja.
“Banyak yang sebenarnya bekerja, tapi masuk sektor informal seperti konten kreator, YouTuber, atau selebgram. Secara data mereka dianggap menganggur karena tidak tercatat sebagai pekerja formal,” ungkapnya.
Ke depan, Disnaker-PMPTSP berencana mengusulkan pendataan tenaga kerja berbasis by name by address dengan melibatkan RT/RW hingga Dasa Wisma guna memperoleh data ketenagakerjaan yang lebih akurat dan aktual.
Selain job fair, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai pelatihan kerja pada 2026, seperti pelatihan barista, tata rambut, konten kreator, hingga pengolahan makanan. Adapun pelaksanaan job fair direncanakan berlangsung pada triwulan ketiga 2026, sekitar Juli atau Agustus.
