JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang berharap agar ada langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakuman terkait Pasar Besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong percepatan revitalisasi Pasar Besar Malang.
Sebagai informasi, rencana pembangunan Pasar Besar Kota Malang diyakini masih terus berpogres sampai saat ini. Kini, DPRD Kota Malang terus mendorong Pemkot Malang untuk melakukan percepatan pembangunan Pasar Besar Kota Malang.
Baca Juga : Fraksi PKS DPRD Jatim Minta Pemprov Tetap Lindungi Pasar Tradisional Meski Perda Dicabut
"Yang jelas permasalahan harus tuntas semua," kata Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, usai rapat paripurna pada Senin (22/9/2025).
Mia, sapaan akrabnya memandang bahwa jika persiapan pembangunan Pasar Besar masih diliputi dengan persoalan-persoalan, maka percepatan pembangunan akan sulit dilakukan.
"Jadi supaya kita bisa mempersiapkan tahun depan dengan baik. Item item di dalamnya lengkap dan tak ada diskusi diskusi menyusul hal baru, hal baru dan hal baru. Kalau begitu gak maju maju nanti," ucapnya.
Menurutnya, Komisi B DPRD Kota Malang juga terus melakukan dialog dengan beberapa stakeholder terkait untuk mendorong progres rencana pembangunan Pasar Besar Kota Malang berjalan dengan baik.
"Untuk tahun ini anggaran dari pusat masih belum terealisasi terkait Pasar Besar ini. Akan sulit karena ini di penghujung tahun, yang realistis ya tahun depan," ujarnya.
Seperti diketahui, sebagian pedagang Pasar Besar masih menolak ada pembangunan pasar. Hal ini tentu berdampak pada tersendatnya anggaran APBN ke Pasar Besar Kota Malang.
Baca Juga : Maling Satroni Sembilan Burung di Kota Batu, Polisi Lakukan Penyelidikan
Sementara kondisi pasar saat ini cukup memprihatinkan. Sejumlah fasilitas rusak, atap bocor, lantai rusak, drainase buntu hingga kerap digenagi air hujan. Kesan kumuh juga membuat pasar ini tak banyak dikunjungi pembeli.
Revitalisasi Pasar Besar sebenarnya telah direncanakan beberapa waktu lalu, bahkan realisasinya akan menggunakan anggaran yang bersumber pada APBN.
Namun sayangnya, masih adanya perbedaan pendapat dari sejumlah pedagang disinyalir membuat realisasi revitalisasi pasar tersebut menjadi terhambat.
