JATIMTIMES — Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, Pemkot Blitar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi semakin istimewa karena merupakan opini WTP ke-16 kali yang diraih secara berturut-turut oleh Kota Blitar. Prestasi itu menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemerintahan yang berlaku.
Baca Juga : Hari Raya Waisak 2026 Apakah Libur? Cek Jadwal Resmi dan Potensi Long Weekend 3 Hari
Opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA kepada Wali Kota Blitar dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).
Raihan tersebut menjadi bukti bahwa berbagai upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemkot Blitar mampu menghasilkan kinerja yang mendapat pengakuan dari lembaga auditor negara.
Wali Kota Blitar Mas Ibin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD Kota Blitar.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala perangkat daerah, pejabat, dan staf di lingkungan Pemkot Blitar. Juga terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Blitar atas kerja keras kita semua sehingga mampu mempertahankan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan meraih opini WTP ke-16 kali berturut-turut," ujar Mas Ibin, Sabtu (30/5/2026).
Mas Ibin menegaskan, capaian WTP tidak boleh dimaknai sebatas penghargaan administratif atau pengakuan formal semata. Lebih dari itu, opini tersebut merupakan cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan secara baik dan bertanggung jawab.
"Opini WTP ini bukan sekadar pengakuan di atas kertas, tetapi bukti bahwa Pemkot Blitar konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus menjadi pemacu semangat kita semua untuk terus berbenah dan mengusahakan kemajuan bagi Kota Blitar tercinta," tegasnya.
Menurut Mas Ibin, pengelolaan keuangan yang sehat merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui tata kelola yang baik, berbagai program pembangunan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perkuat Komitmen Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Blitar Ratih Dewi Indarti mengatakan capaian WTP ke-16 secara berturut-turut menunjukkan komitmen kuat pimpinan daerah beserta seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional.
Menurut Ratih, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari budaya kerja yang terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah.
"Kota Blitar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP ke-16 kali berturut-turut dari BPK RI dan menjadi penerimaan WTP terbanyak yang diterima Kota Blitar di tingkat Jawa Timur," kata Ratih.
Ia menjelaskan, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai consulting partner sekaligus quality assurance bagi seluruh perangkat daerah. Peran tersebut dijalankan melalui berbagai mekanisme pendampingan, review, monitoring, evaluasi, audit, hingga pengawasan secara berkelanjutan.
Pendekatan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan serta mampu meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Ratih menambahkan, capaian WTP ke-16 tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah merasa cepat puas. Sebaliknya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, tantangan tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik.
"Opini WTP tidak hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menjadi pondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Raihan opini WTP ke-16 berturut-turut tersebut semakin mempertegas komitmen Pemkot Blitar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten terjaga, Pemkot Blitar di bawah kepemimpinan Wali Kota Mas Ibin memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju Kota Masa Depan.
