JATIMTIMES – Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menaruh perhatian serius terhadap persoalan akses pendidikan menengah dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2025.
Fraksi NasDem menilai keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri masih menjadi persoalan mendasar yang membuat banyak lulusan SMP sederajat belum dapat melanjutkan pendidikan. Demikian disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Suwandy F, pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim.
Baca Juga : Hantavirus Terdeteksi di Jatim, Begini Cara Ampuh Usir Tikus dari Rumah
NasDem menegaskan bahwa sektor pendidikan di Jawa Timur masih menghadapi ketimpangan akses yang cukup serius. Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan Fraksi NasDem adalah masih terbatasnya daya tampung SMA dan SMK negeri di berbagai daerah.
"Daya tampung SMA dan SMK Negeri yang masih sangat terbatas menyebabkan banyak lulusan SMP sederajat tidak dapat melanjutkan pendidikan," ujar Suwandy.
Lebih jauh, Fraksi NasDem menilai persoalan pendidikan di Jatim saat ini bukan lagi sekadar soal jumlah sekolah atau pembangunan fisik sarana pendidikan, tetapi juga menyangkut ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan antarwilayah.
"Fraksi NasDem memberikan perhatian serius terhadap masih rendahnya angka partisipasi murni jenjang SMA sederajat dan stagnannya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang masih berada di kisaran kelas VIII SMP," papar Suwandy.
Menurut dia, stagnannya rata-rata lama sekolah tersebut menunjukkan akses pendidikan menengah di Jatim belum sepenuhnya merata, terutama bagi masyarakat miskin, warga perdesaan, kawasan kepulauan, hingga kelompok rentan.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah belum sepenuhnya merata, khususnya bagi masyarakat miskin, masyarakat perdesaan, kawasan kepulauan, dan kelompok rentan," lanjut Suwandy.
Tak hanya itu. Fraksi NasDem juga menyoroti kelompok penyandang disabilitas usia sekolah yang dinilai masih belum sepenuhnya mendapatkan hak pendidikan secara layak dan setara.
"Pada saat yang sama, masih banyak penyandang disabilitas usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan yang layak," lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah strategis dan terukur untuk memperluas akses pendidikan menengah, sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh.
"Fraksi kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan langkah strategis dan terukur melalui perluasan akses pendidikan menengah, penguatan program wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pendidikan inklusif, pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas, serta penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota," ujar Suwandy.
Selain pendidikan formal, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan daerah.
Baca Juga : Dinkes Jatim Konfirmasi Kasus Hantavirus, Penularan Disebut Berasal dari Tikus
"Jawa Timur sebagai provinsi dengan basis pesantren terbesar di Indonesia harus mampu menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat penguatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman," tegas Suwandy.
Selain sektor pendidikan, Fraksi NasDem juga memberi catatan terhadap bidang kesehatan. Pihaknya menilai masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di sejumlah kabupaten/kota menunjukkan kualitas layanan kesehatan dasar masih membutuhkan pembenahan serius.
Di sisi lain, persoalan rumah tidak layak huni dan ketahanan sistem layanan kesehatan daerah juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi.
Dalam bidang sosial-ekonomi, Fraksi NasDem turut menyoroti jumlah penduduk miskin Jatim yang masih menjadi yang tertinggi secara nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan strategi pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, terutama di wilayah dengan kantong kemiskinan tinggi.
"Jumlah penduduk miskin Jawa Timur yang masih menjadi tertinggi secara nasional menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan akar persoalan," ujar Suwandy.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, Fraksi NasDem mengapresiasi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Jatim. Namun, Suwandy mengingatkan bahwa kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan, terutama tingginya dominasi pekerja sektor informal dan belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.
"Fraksi kami memandang bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga harus mampu menghadirkan pekerjaan yang layak, manusiawi, dan berkeadilan," tegas Suwandy.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pembangunan Jatim ke depan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik semata, tetapi harus dimulai dari penguatan pendidikan yang merata, inklusif, dan mampu membuka akses yang lebih luas bagi seluruh generasi muda Jatim.
