JATIMTIMES – Di tengah kebijakan pengetatan fiskal yang memaksa birokrasi masuk ke dalam "mode survival", Sekretariat DPRD Jawa Timur (Jatim) justru mencatatkan lompatan besar. Lembaga di bawah komando Ali Kuncoro ini sukses menembus kelompok elit badan publik paling transparan dengan menyabet peringkat kedua Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Jawa Timur 2025.
Sekretariat DPRD Jatim meraih nilai akumulasi 98,78, menempel ketat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim yang berada di puncak klasemen dengan skor 99,44.
Baca Juga : Polres Kediri Ringkus Pria Asal Lampung, Modus Sedot Pertalite Pakai Tangki Modifikasi Vixion
Akuntabilitas Sekretariat DPRD Jatim mencapai titik tertingginya melalui rincian penilaian teknis yang nyaris tanpa cela, yakni nilai SAQ (Self Assessment Questionnaire) 98,28, Presentasi 97,66, dan Verifikasi Faktual 100.
Capaian ini dibedah dalam diskusi bertajuk 'Kinerja DPRD Jatim di Tengah Efisiensi 2026' yang digagas Pojka Wartawan Indrapura di Ruang Banmus, Rabu (29/4/2026). Sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan skema work from home (WFH) bukan alasan untuk menurunkan etos kerja.
"Di tengah efisiensi dan WFH, kami tetap aktif dan produktif. Kehadiran Pokja Wartawan Indrapura sangat membantu, termasuk dalam meningkatkan kepercayaan publik," tegas Sekretasi Dewaan (Sekwan) Jatim Ali Kuncoro.
Ali mengibaratkan lembaganya seperti mesin berkapasitas besar yang harus tetap prima meski jatah bahan bakar anggarannya dikurangi drastis. Ia menekankan bahwa inovasi digital adalah satu-satunya jalan keluar.
"Setwan DPRD Jatim ini ibarat kendaraan dengan horsepower gede. Namun tiba-tiba ada pengetatan fiskal, bahan bakar kita tidak segede awal. Strateginya hanya inovasi dan digitalisasi," jelas Ali Kuncoro.
Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim, M. Sholahuddin, yang juga hadir sebagai narasumber, memberikan analisis naratif yang tajam mengenai fenomena ini. Sambil menunjukkan ilustrasi visual, ia menggambarkan badan publik tak ubahnya sebuah keran yang memegang kendali atas dahaga informasi masyarakat.
"Badan publik itu sama dengan keran. Bagaimana mereka dituntut memberikan 'air informasi' pada masyarakat dengan informasi yang benar, cepat, dan sederhana. Karena masyarakat itu butuh banget. Informasi yang diberikan harus betul-betul jernih, tidak mengandung kesesatan dan kebencian," papar Sholahuddin.
Mantan wartawan itu juga memuji keberanian Ali Kuncoro yang tidak menjadikan krisis fiskal sebagai tameng untuk menutup diri. Dari total 64 badan publik yang dievaluasi di Jawa Timur, baru 18 yang berhasil meraih predikat Informatif.
"Seringkali alasan efisiensi itu dijadikan alasan untuk menutup informasi. Padahal, digitalisasi itu adalah anak kandung dari efisiensi yang paling efektif. Dengan digital, kita memangkas biaya kertas dan birokrasi yang berbelit," paparnya.
"Rakyat harus tahu, kalau anggaran dipangkas, mana yang diprioritaskan? Jangan sampai yang dipangkas itu layanan publiknya, sementara belanja seremonial tetap jalan. Dokumen anggaran hingga LHKPN itu hak publik dan wajib diunggah di PPID," lanjutnya.
