JATIMTIMES - Pemerintah memastikan biaya haji untuk jemaah Indonesia pada tahun 2026 akan kembali diturunkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut, penurunan mencapai sekitar Rp 2 juta per orang, meskipun di tengah tekanan kenaikan harga avtur akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Keputusan ini merupakan hasil pembahasan antara Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga : Segudang Prestasi: SMPN 1 Campurdarat Dapat Apresiasi Dinas Pendidikan Tulungagung
“Kita pastikan biaya haji tahun 2026 turun sekitar Rp 2 juta. Walaupun harga avtur naik, kita tetap berani menurunkan biaya haji,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa besaran biaya tersebut bersifat final, kecuali ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi yang memengaruhi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Selain menurunkan biaya, pemerintah juga mengklaim berhasil mempercepat masa tunggu keberangkatan haji. Jika sebelumnya antrean bisa mencapai puluhan tahun, kini mulai dipangkas secara bertahap.
Menurut Prabowo, mulai 2026 masa tunggu haji ditargetkan maksimal sekitar 26 tahun, jauh lebih singkat dibanding sebelumnya yang bisa mencapai 48 tahun.
“Kita terus berjuang agar antrean haji semakin pendek dan lebih terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses yang lebih adil, khususnya bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Dalam upaya meningkatkan layanan bagi jemaah, pemerintah juga menyiapkan langkah besar di Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, Indonesia disebut telah memiliki lahan di Mekkah dengan luas total sekitar 45 hektare.
Lahan tersebut rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu atau “kampung haji” yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung bagi jemaah Indonesia.
“Ini pertama kali dalam sejarah, kita punya lahan di Mekkah sekitar 45 hektare. Di situ akan kita bangun kampung haji dengan berbagai fasilitas,” jelas Prabowo.
Baca Juga : Dana Desa 2026 Turun Drastis: Ini Strategi DPMD Magetan Agar Pembangunan Tidak Berhenti
Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan terminal khusus haji. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses kedatangan dan kepulangan jemaah Indonesia, sehingga lebih efisien dan nyaman.
Di sektor transportasi, pemerintah juga menyoroti ketidakefisienan penerbangan haji selama ini. Prabowo mengungkapkan bahwa pesawat yang membawa jemaah ke Arab Saudi kerap kembali ke Indonesia dalam kondisi kosong, begitu pula sebaliknya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong kerja sama antara maskapai nasional dan maskapai Arab Saudi, termasuk peluang pembentukan joint venture.
“Saya sudah minta agar Garuda dan Saudi Air bekerja sama. Jadi pesawat berangkat penuh, pulang juga penuh. Ini jauh lebih efisien,” ujarnya.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional sekaligus berdampak pada penurunan ongkos haji ke depan.
Prabowo menegaskan bahwa berbagai langkah ini sudah mulai dipersiapkan sejak beberapa bulan terakhir dan kini didorong untuk segera direalisasikan.
Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya menurunkan biaya, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia dalam jangka panjang.
