JATIMTIMES - DPRD Kota Malang menyoroti lambannya relokasi pedagang Pasar Gadang. Proses ini dinilai krusial untuk penataan pasar dan pembangunan jalan kembar.

Pemerintah Kota Malang merencanakan relokasi sejak Desember 2025. Pedagang meminta pemindahan dilakukan setelah Idul Fitri, tepatnya H+7 Lebaran.

Baca Juga : Sungai Menyempit dan Dangkal, Pemkot Malang Genjot Normalisasi Cegah Banjir

Hingga akhir Maret 2026, banyak pedagang masih berjualan di tepi jalan. Padahal, lokasi relokasi telah disiapkan pemerintah.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, meminta kendala relokasi segera diurai. Ia menilai jadwal yang disepakati harus dipatuhi.

“Kalau sudah menentukan jadwal, mestinya dipatuhi. Kendalanya apa, harus jelas,” ujarnya.

Mia menekankan pentingnya mengidentifikasi hambatan di lapangan. Ia mengingatkan agar persoalan tidak terus menunda jadwal pemindahan pedagang.

Menurutnya, skema relokasi berbasis swadaya pedagang patut diapresiasi. Namun, pemerintah tetap harus memberi dukungan konkret.

“Kalau masyarakat sudah mau swadaya, berarti mereka berusaha. Tinggal kita bantu mengatasi kendalanya,” jelasnya.

Ia menegaskan relokasi penting untuk mengurai kemacetan di kawasan Pasar Gadang. Aktivitas pedagang di tepi jalan mempersempit akses kendaraan.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Kuatkan Koordinasi Lintas Stakeholder untuk Percepatan Penanganan PPKS Tanpa Harus ke Shelter

Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas tersendat setiap hari. Jika dibiarkan, dampaknya merugikan masyarakat dan pedagang.

Relokasi pedagang menjadi kunci membuka ruang pelebaran jalan. Tanpa langkah itu, proyek jalan kembar berisiko terus tertunda.

Sementara itu, Wali Kota Malang telah menagih komitmen pedagang pada 1 April 2026. Pemerintah memberi tambahan waktu satu pekan untuk relokasi.

Pembangunan jalan kembar Pasar Gadang dijadwalkan mulai April 2026. Pemkot berharap seluruh pedagang segera menempati lokasi baru.