H. Akhmat ST, Wakil Ketua DPRD Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
H. Akhmat ST, Wakil Ketua DPRD Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Dalam satu bulan terakhir ini, persoalan tambang pasir di Lumajang menghangat lagi. Mulai dari konflik antara penambang tradisional dengan pemilik ijin, sampai dengan jalan rusak yang mulai kembali terjadi akibat angkutan pasir. 

Terkait dengan konflik dengan penambang tradisional, pekan kemarin sempat terjadi unjuk rasa para penambang tradisional. Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq datang ke lokasi untuk rasa dan meminta kepada pemilik ijin tambang untuk tidak menurunkan alat berat.

Baca Juga : Kecewa Insiden Pembakaran Bendera, DPC PDIP Kabupaten Malang Akan Lapor Polisi

 

Saat itu Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq langsung menelpon pemilik ijin tambang guna meminta pemindahan alat berat yang ditolak oleh warga setempat, khususnya penambang tradisional di desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Terkait hal ini Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Akhmat ST, meminta kepada Pemkab, khususnya Bupati Lumajang untuk segera menuntaskan seluruh persoalan yang terkait dengan tambang di Lumajang.

"Masalah tambang di Lumajang ini cukup banyak, mulai dari konflik dengan penambang tradisional, soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), kerusakan jalan desa yang dilalui truk pasir, juga harus dituntaskan. Agar tidak menjadi gejolak dengan masyarakat desa," kata H. Akhmat, Wakil Ketua DPRD Lumajang dari PPP.

Disisi lain, ijin yang dimiliki oleh pengusaha hendaknya dicermati dengan baik. Jika didalamnya memang ada ijin untuk menggunakan alat berat, sementara ada masyarakat yan menolak, maka harus dicarikan jalan tengah, agar masyarakat tidak dirugikan, demikian juga pengusaha pemilik ijin tambang.

Baca Juga : Sampaikan Aspirasi Terkait RUU HIP, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno Bakal Temui MPR Sore Ini

 

"Setiap pemilik ijin tambang itu harus menenuhi sejumlah kewajiban sebelumnya ijinnya turun. Bahkan biaya untuk mendapatkan ijin tersebut juga cukup besar. Maka harus ada kesempatan kepada pemilik ijin untuk dijamin kelangsungan usahanya. Agar mereka juga tidak dirugikan. Masyarakat penambang tradisional juga harus diberi kesempatan untuk menambang, karena menyangkut ekonomi rakyat juga," kata H. Akhmat kemudian.

Sementara Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq belum berhasil kami hubungi, hingga berita ini kami turunkan.