Kampus Universitas Brawijaya (UB) Malang. (Foto: istimewa)
Kampus Universitas Brawijaya (UB) Malang. (Foto: istimewa)

Sebelum ramai tuntutan pemotongan uang kuliah tunggal (UKT) oleh mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), pihak rektorat telah mengundangkan Peraturan Rektor (Pertor) No 17 Tahun 2019. 

Isinya yakni tentang Penundaan, Penurunan Kategori, Keringanan, dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan (SPFP) bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi dan Program Sarjana.

Baca Juga : Inisiatif, Pihak Sekolah Gratiskan Uang Iuran 3 Bulan Serta Beri Tunjangan Uang Pulsa

Dalam Pertor 17/2019 tersebut, mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT kepada dekan yang dilakukan paling lambat 8 hari sebelum jadwal pembayaran berakhir. 

Pengajuan permohonan penundaan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.

Mahasiswa juga dapat mengajukan permohonan penurunan kategori UKT yang dilakukan paling lambat 8 hari sebelum jadwal pembayaran berakhir. 

Pengajuan permohonan penurunan kategori UKT tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.

Selain itu, mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan UKT. Tetap, pengajuan permohonan paling lambat 8 hari sebelum jadwal pembayaran berakhir. 

Pengajuan permohonan keringanan UKT tersebut juga dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.

Tak hanya itu, mahasiswa dapat mengajukan permohonan pembebasan UKT/SPP paling lambat 8 hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir. 

Pengajuan permohonan pembebasan UKT tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.

Nah, bagaimana apabila dekan menolak permohonan penundaan, penurunan kategori, keringanan, dan pembebasan biaya kuliah? 

Mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 hari setelah penetapan penolakan.

Baca Juga : Berbagai Kegiatan dan Kontribusi UIN Malang di Masa Pandemi Covid-19

Keberatan tersebut dilakukan dengan mengajukan surat keberatan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai. 

Surat keberatan itu terdiri atas alasan keberatan; bukti-bukti/dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan permintaan.

Dalam surat edaran UB yang ditandatangani oleh Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS pada 10 Juni 2020 lalu juga tertulis bahwa mahasiswa vokasi dan sarjana yang mengalami kesulitan membayar uang kuliah karena terdampak Covid-19 atau sebab lainnya dapat mengajukan permohonan penundaan, penurunan kategori, keringanan, dan pembebasan UKT/SPP/SPFP sesuai dengan Pertor tersebut. 

Hal ini juga berlaku bagi mahasiswa vokasi dan sarjana yang sedang menempuh tugas akhir/skripsi yang mengalami kesulitan membayar uang kuliah.

Sementara, mahasiswa vokasi dan sarjana yang pada semester genap 2019/2020 yang telah menempuh ujian akhir (tugas akhir skripsi) dan tinggal menunggu waktu yudisium juga diberikan penundaan dan pembebasan UKT/SPP dengan ketentuan telah melakukan pendaftaran yudisium paling lambat tanggal 5 Oktober 2020.

Khusus untuk mahasiswa pascasarjana, kebijakan penundaan, keringanan, dan pembebasan biaya kuliah diselaraskan dengan Pertor 17/2019.

Sementara, soal tuduhan blunder dari Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah Brawijaya) atas kebijakan kampus terkait UKT di berita sebelumnya masih belum ditanggapi oleh pihak rektorat.

"Belum Mbak," ujar Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) UB Kotok Gurito saat dimintai tanggapan.