Pelatihan Online ToT Gernas Tastaka Tahap I. (Foto: istimewa)
Pelatihan Online ToT Gernas Tastaka Tahap I. (Foto: istimewa)

Selama ini masih banyak siswa Indonesia yang masuk kategori buta matematika dan membaca. Dalam berbagai uji kompetensi, siswa Indonesia masuk dalam rapor merah total.

Uji kompetensi yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (2019) menunjukkan sebanyak hampir 80% siswa kelas 2 SMP (15 tahun) masuk kategori buta matematika dan membaca.

Baca Juga : International Webinar Bersama KBRI, Unisba Bedah Potensi Investasi di Ethiopia dan Afrika

Hasil uji kompetensi Kemendikbud ini selaras dengan hasil uji Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2018 yang menunjukkan angka 78% siswa Indonesia di bawah angka 2 alias functionally illiterate. Laporan World Bank pada 2019 juga menunjukkan warna serupa.  

Akibat buta matematika dan membaca ini, negara terbebani sebesar sekitar Rp 994 triliun per tahun. Beban ini diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari subsidi dan biaya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.  

Sebaliknya, jika buta matematika dan membaca dapat diintervensi sejak dini di tingkat sekolah dasar. maka negara bisa menghemat biaya sebesar Rp 662,85 triliun per tahun.  

Hal ini disampaikan Presidium Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika (Gernas Tastaka) Ahmad Rizali usai Pelatihan Online ToT Gernas Tastaka Tahap I dalam Program "Maluku Terbebas Buta Matematika", Sabtu (13/6/2020).

"Jumlah siswa sekolah dasar dan madrasah sekitar 29 juta. Jika 50% siswa mengalami buta matematika dan membaca (illiterate), maka ongkos yang harus ditanggung negara selama hidupnya adalah Rp 994,25 triliun setiap tahun," beber Rizali.

Beban negara ini akan jauh berkurang jika pemerintah serius memberantas kebutaan matematika dan membaca ini sejak dini serta terus-menerus.

Menurut dia, kondisi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sudah sampai pada tahap kronis dan sangat mengkhawatirkan.  Negara harus segera melakukan tindakan darurat. "Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan dan sudah terjadi 20 tahun lebih. Negara harus turun tangan, semua elemen negara. Tidak bisa pemerintah saja. Pemerintah belum memiliki sense kedaruratan nasional terhadap buta matematika dan membaca ini," tandasnya.  

Baca Juga : Webinar UIN Malang, Wapres RI Beberkan Potensi Fashion Muslim di Pasar Global

Kondisi ini semakin diperparah ketika pandemi covid-19 terjadi karena substansi pendidikan dasar makin buruk. Selain itu, teknologi informasi hanya alat semata tetapi substansi pendidikannya tidak terselesaikan dengan baik.  

"Jika hal ini dibiarkan, maka situasinya akan semakin sulit ketika pascapandemi. Seolah-olah teknologi informasi sudah menggantikan segalanya dan menjadi solusi kekinian. Padahal sejatinya tidak," ungkap Rizali.

Ia berharap semua pihak mulai memberikan perhatian serius terhadap pendidikan dasar secara nasional. Parlemen yang membidangi pendidikan juga diharapkan serius mengkaji kondisi pendidikan dasar secara nasional,  baik di masa pandemi maupun pascapandemi covid-19.