Screenshoot pesan berantai yang beredar di group whatsaap (foto : istimewa / Jatim TIMES)
Screenshoot pesan berantai yang beredar di group whatsaap (foto : istimewa / Jatim TIMES)

Beberapa waktu terakhir beredar pesan berantai melalui aplikasi percakapan WhatsApp yang menyebut bahwa penerima beasiswa akan diperiksa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu. 

Kabar tersebut beredar di wilayah Jember dan mencantumkan nama-nama pengguna beasiswa yang dinyatakan menyalahi aturan dan harus mengembalikan uang negara hingga belasan juta.

Baca Juga : Bandingkan dengan UI, Mahasiswa UB Tetap Tuntut Pemotongan Uang Kuliah Tunggal

 

Mahasiswa penerima beasiswa Pemkab Jember diimbau tak perlu khawatir uang beasiswa yang mereka terima bermasalah. 

Sebab, anggaran tersebut dicairkan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan pemerintah. 

Dana yang terdiri dari biaya uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya hidup itu, memang digunakan untuk membantu mereka. 

Imbauan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember Edy Budi Susilo, pasca beredarnya pesan berantai melalui WhatsApp grup. 

Dalam pesan yang tersebar itu, disebutkan bahwa saat ini tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berkantor di Pemkab Jember untuk beberapa bulan ke depan. 

Mereka akan melacak penggunaan uang beasiswa. 

Bahkan, dalam pesan yang tak diketahui jelas sumbernya itu juga disebutkan, bagi mahasiswa yang kedapatan tak bisa membuktikan penggunaan uang itu, akan diminta mengembalikan ke kas negara sebesar Rp 16 juta. 

Jika tidak, mahasiswa terancam hukuman penjara. 

“Saya pastikan, kabar tesebut tidak benar alias hoaks,” kata Edy.

Edy menjelaskan, pihaknya pada kamis 11 Juni 2020, sempat dihubungi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Jember Penny Artha Medya untuk membantu mendatangkan 20 mahasiswa penerima beasiswa. 

Itu merupakan tindak lanjut dari permintaan BPK yang melakukan pemeriksaan dana hibah dari Pemkab Jember. 

“Dari 20 mahasiswa yang diundang, 11 orang di antaranya hadir. Sisanya akan menyusul,” terangnya.

Menurutnya, mahasiswa yang dihadirkan itu dipilih secara acak karena pemeriksaan BPK yang dilakukan memang merupakan agenda rutin. 

Sehingga, kata dia, mahasiswa tak perlu risau jika nantinya mereka menjadi salah satu orang yang diminta untuk menemui petugas BPK. 

Baca Juga : Ngotot Adakan Wisuda, TA Hidayatul Mubtadi-in Diprotes Wali Murid

 

“Kalau BPK hadir melakukan pemeriksaan memang iya. Tapi jika ditambahi ada KPK itu yang tidak benar. Karena pemeriksaan ini sifatnya sampling,” jelasnya.

Edy menjelaskan, para mahasiswa juga tak perlu takut menjelaskan kepada tim BPK tentang penggunaan uang beasiswa itu. 

Apalagi, sejak 2019 lalu, dana beasiswa tersebut tidak ditransfer seutuhnya kepada mereka. 

Untuk uang kuliah tunggal (UKT), langsung dikirim ke rekening perguruan tinggi masing-masing, bukan ke rekening pribadi mahasiswa. 

Hanya biaya hidup sebesar Rp 750 ribu yang dikirimkan ke rekening masing-masing mahasiswa. 

Uang itu bisa digunakan untuk membeli berbagai keperluan guna mendukung studinya. 

Bisa untuk membeli pulsa, membayar kos, makan, buku, dan kebutuhan lainnya. 

“Jadi saya kira, isi pesan itu provokatif. Apalagi sampai menyebut akan mengembalikan uang Rp 16 juta, jika tidak akan dipenjara. Itu jelas hoaks,” tukasnya.

Dia pun meminta, para penerima beasiswa tetap tenang dan tak perlu mempercayai begitu saja setiap pesan yang beredar. 

Terlebih, sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Jika memang ada informasi yang perlu diklarifikasi, bisa datang langsung atau menghubungi dinas pendidikan. Kami akan senang hati menjelaskan,” pungkasnya. (*)