Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Pemkot Malang dalam posisi dilema. Kondisi itu terkait adanya aturan baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai honorer yang bakal dihapus mulai tahun depan.

Kondisi yang sama  juga melanda DPRD Kota Malang.  Itu lantaran nasib tenaga pendukung operasional kegiatan (TPOK) baik di lingkup Pemkot Malang dan DPRD hingga kini masih dirasa dibutuhkan. Karena itu, pemkot dan DPRD Kota Malang masih berupaya untuk mencari celah agar keberadaan TPOK tetap bisa diberlakukan dengan cara yang lain.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, nasib TPOK harus diperjuangkan. Untuk kebutuhan di DPRD Kota Malang saja, ada 36 tenaga non-ASN yang selama ini membantu kinerja anggota dewan. "Saya yakin bahwa kalau memang TPOK dibutuhkan di gedung ini, ya tetap kami pertahankan dengan berbagai cara," ujar dia.

Meski begitu, DPRD tidak serta merta akan menampung TPOK dengan jumlah besar. Made Rian menjelaskan, khusus TPOK di gedung dewan, tetap akan dilakukan evaluasi terkait jumlah dan kinerjanya. 

"Akan kami evaluasi, apakah itu terlalu banyak apakah sudah mencukupi. Karena saya ingin semua optimalisasi. Jadi, misalkan dengan 20 tenaga saja sudah cukup, ya kami sesuaikan. Atau nanti ya 36 ini. Memang beberapa bagian kabag-kabag ini membutuhkan, ya kamk atur," imbuh dia.

Secara aturan, DPRD  juga memahami bahwa tidak lagi diperbolehkan untuk merekrutmen TPOK. Namun, disesuaikan dengan kebutuhan kinerja yang ada, Made Rian merasa harus ada yang disiasati untuk dimungkinkannya ada bantuan tenaga meski tidak bernama TPOK.

Karena itu, Made Rian bersama dengan eksekutif mengambil langkah untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal kebutuhan tenaga tambahan non-ASN. "Kami akan sampaikan ke mendagri bagaimana nanti soal tenaga penunjang kinerja ini,” ungkap pria asal Bali ini.

Made Rian menyadari, secara umum pemanfaatan TPOK terindikasi pemborosan anggaran. Bahkan, kinerja ASN menjadi seakan tidak serius dan malah menurun. Misalnya saja, ada seorang guru ASN yang pekerjaannya kerap dilimpahkan kepada tenaga honorer. Hal itulah yang disoroti terkait pemanfaatan TPOK yang kerap disalahgunakan pihak tertentu.

"Saya melihat itu, banyak yang main merintah-merintah saja. Ini yang perlu ditertibkan. Tapi, untuk OPD yang benar-benar nyata membutuhkan, saya rasa ada lah nanti celah hukum untuk dicarikan solusi itu," pungkas dia.