Deklarasi Pembentukan Provinsi Madura beberapa waktu lalu. (foto: P4M)
Deklarasi Pembentukan Provinsi Madura beberapa waktu lalu. (foto: P4M)

Segala upaya terus dilakukan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) untuk mewujudkan provinsi Madura. Setelah mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI, P4M akan menggelar pertemuan dengan Mendagri.

"Insyaallah audiensi dengan mendagri akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016 mendatang," terang Sekjend P4M, Fathurrahman Said, Kamis (25/2/2016).

Menurut Jimhur Saros sapaan akrabnya, audien tersebut juga akan dihadiri Dirjen Otonomi Daerah dan Tim Teknis untuk membahas Dob Provinsi Madura. Tujuannya untuk mempercepat pemekaran wilayah sebagai syarat membentuk provinsi.

"Audiensi ini sebagai bentuk langkah konkrit lanjutan setelah mendapat dukungan penuh dari DPR RI," ucapnya.

Jimhur menambahkan, pada pertemuan dengan mendagri itu, P4M akan meminta petunjuk terkait apa saja yang menjadi syarat-syarat administrasi dan teknis untuk membentuk provinsi. 
"Secara sosiologis, letak geografis dan pertumbuhan ekonomi Madura sangat layak memisahkakan diri dari Jawa Timur. Dalam kajian sejarah yang ada Jawa Madura bukan Jawa Timur. Bahkan pada tahun 1948, zaman kolonial Madura menjadi Negara tersendiri," papar Jimhur.

Selain menggunakan lobi-lobi politik, kata Jimhur jalur hukum melalui judicial review juga akan ditempuh, yakni uji materi terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

"Yang menjadi objek uji materi itu yakni pasal 34 dan 35. Pasal 34 memuat tentang masalah daerah dengan kehususannya. Sedangkan pasal 35 berbicara masalah pemekaran wilayah," terangnya.(*)