Pemkab Malang Gelar Rakor Sinergi dan Optimalisasi Program MBG, Libatkan Kepala SPPG se-Kabupaten Malang

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar Rapat Koordinasi Sinergi dan Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan percepatan pendistribusian paket MBG dengan menjaga kualitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Dalam gelaran Rapat Koordinasi Sinergi dan Optimalisasi Program MBG tersebut hadir Bupati Malang HM. Sanusi, Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdianto, Dandim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Fahmi, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sekaligus Kepala Satgas Penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Malang Budiar, jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang, camat se-Kabupaten Malang, serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Spoiler One Piece 1175: Jurus Baru Gear 5 Luffy dan Rahasia Buah Iblis Loki Terungkap

Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, bahwa Program MBG merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, menurunkan risiko rawan pangan, mendukung kesehatan, serta mendorong kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul. 

"Di tingkat daerah, tugas kita adalah memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat," ungkap Sanusi dalam sambutannya, Jumat (27/2/2026). 

Pihaknya menjelaskan, dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam urusan wajib pelayanan dasar, termasuk bidang kesehatan. 

"Selain itu, Peraturan Presiden terkait pengentasan stunting, sumber daya manusia dan perlindungan sosial mempertegas bahwa pemerintah daerah harus hadir untuk memperkuat layanan dasar dan pemenuhan gizi masyarakat," ujar Sanusi. 

Menurutnya, Rapat Koordinasi Sinergi dan Optimalisasi Program MBG ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa implementasi MBG di Kabupaten Malang berjalan semakin baik, berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Karena ini uang negara, saya mengingatkan untuk digunakan sebaiknya. Itu program negara harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dampaknya pada pendidikan dan nasib bangsa ke depan. Itu amanah dan harus dilaksanakan. Kalau itu dijalankan dengan baik itu akan menjadi amal jariyah," kata Sanusi. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sekaligus Kepala Satgas Penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Malang Budiar menyebutkan, berdasarkan data terakhir pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Malang, sudah ada 199 unit SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Malang dari target 275 unit SPPG yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 549.192 orang. 

Baca Juga : KONI Kota Malang Pastikan Tata Kelola Transparan dan Prestasi Terus Meningkat

"Dari sisi pemenuhan standar kesehatan 133 SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara 37 lainnya masih dalam proses pengajuan," tutur Budiar. 

Namun, ia menyebut masing-masing SPPG membutuhkan percepatan proses administrasi dan pemenuhan standar keamanan serta untuk menjamin kelancaran implementasi Program MBG di Kabupaten Malang. 

Pihaknya juga mewajibkan bagi masing-masing SPPG untuk dapat memenuhi kebutuhan dapur dengan membeli kebutuhan bahan pokok di sekitar SPPG berdiri. Sehingga produk UMKM lokal dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan Program MBG di Kabupaten Malang. Mulai dari bahan pangan, sayuran, buah, susu, telur, roti, olahan makanan sehat, serta makanan kemasan sederhana. 

"Untuk itu, saya minta dinas terkait untuk memperkuat pola kemitraan antara SPPG dan UMKM lokal, sehingga manfaat program ini dapat berlipat ganda," pungkas Budiar.